Muhamad Rizki Nugraha Darma Nagara

Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, Marciano Norman mengatakan, Australia telah melakukan penyadapan percakapan telepon sejumlah pemimpin Indonesia dalam kurun waktu 2007-2009.

"Penyadapan ini memang yang terbuka 2007-2009, tetapi dari informasi yang kita terima bahwa ada data-data yang terjadi pelanggaran pada kurun waktu itu," kata Kepala BIN Marciano Norman kepada wartawan, Rabu (20/11) siang, di komplek Istana Merdeka, Jakarta.

Seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Andreas Nugroho yang berada di Istana Merdeka, Marciano Norman hari ini mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk bertemu Dubes Indonesia untuk Australia, Najib Riphat, menyusul pemanggilan pulang dirinya dari Australia.

Pemulangan Dubes Indonesia untuk Australia ini dilakukan Indonesia menyusul dugaan penyadapan komunikasi Presiden Yudhoyono oleh Australia.

Lebih lanjut Marciano Norman mengatakan, BIN telah melakukan koordinasi dengan badan intelijen Australia.

"Badan Intelijen Negara sudah berkomunikasi langsung dengan Badan intelijen Australia. Dan dalam komunikasi kami sekarang dan ke depan, tidak ada lagi penyadapan itu," kata Marciano.

Dugaan penyadapan Australia, diduga dilakukan setidaknya sepanjang 15 hari pada tahun 2009, menurut sejumlah media di Australia dan Inggris.

Sadap Ibu negara

Penyadapan ini diduga dilakukan aparat intelejen Australia terhadap para pejabat tinggi termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Ibu Negara Ani Yudhoyono.

Indonesia bereaksi keras dengan memanggil pulang Duta Besar Nadjib Riphat dari Canberra, sementara Presiden Yudhoyono juga meluapkan kejengkelan dengan serangkaian kicauan di Twitter karena insiden ini.

Presiden Yudhoyono mengatakan, Indonesia menyatakan tengah mengkaji ulang hubungan kerja sama dengan Australia setelah muncul insiden ini.

Sejumlah kalangan meminta agar Indonesia melakukan tindakan lebih tegas terhadap Australia.

Berita penyadapan sudah muncul sejak bulan lalu saat rangkaian informasi yang dibawa Edward Snowden, pekerja kontrak intelejen AS, mulai muncul di berbagai media internasional termasuk menyangkut posisi Indoensia.

Dalam pemberitaan itu antara lain disebut AS dan Australia memata-matai sejumlah pejabat Indonesia dengan menyadap percakapan telepon mereka termasuk melalui kedutaannya di Jakarta.

Reaksi Indonesia menjadi sangat keras setelah muncul daftar pejabat yang direkam pembicaraannya termasuk ibu negara Kristiani Yudhoyono.